Jauh sebelum Indonesia merdeka, Bahasa Indonesia telah memainkan peran penting dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Hal ini terbukti dengan adanya penerbitan bacaan rakyat sekitar tahun 1920-an. Penerbitan cerita rakyat dan karya-karya sastra pada zaman ini memberi inspirasi tersendiri untuk pejuang kita.

Semangat nasionalisme pejuang pada saat itu bermuara kepada lahirnya pengakuan terhadap bahasa persatuan Bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Sikap politis itulah yang memberi arti penting kehidupan berbahasa di tanah air.

Lalu apa yang menjadi dasar berdirinya Pusat Bahasa dengan Balai dan Kantor Bahasa yang tersebar di 23 Provinsi (data tahun 2005), jawaban untuk ini tentu saja kekhawatiran pemerintah terhadap perkembangan Bahasa Indonesia. Keinginan mendirikan lembaga yang bertugas menangani masalah bahasa diawali dengan pembentukan Panitia Pekerja Bahasa Indonesia yang diketuai K.R.T Amin Singgih pada Juni 1947 di Jakarta. Panitia ini tidak bertahan lama di Jakarta, hal ini disebabkan oleh peristiwa politik aat itu, akibatnya panitia pekerja dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta.

Dalam kurun waktu lima tahun di Yogyakarta, panitia pekerja telah berhasil mendirikan lembaga yang dinamai dengan Balai Bahasa. Pada Agustus 1952, Balai Bahasa menjadi bagian Fakultas Sastra Universitas Indonesia untuk kemudian dinamai dengan Lembaga Bahasa dan Budaya. Lembaga Bahasa dan Budaya ini mempunyai tiga cabang, yaitu di Yogyakarta, Singaraja, dan Makasar.

Pada 1966 kembali terjadi perubahan nama Lembaga Bahasa dan Budaya menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan. Kedudukan tidak lagi di bawah Fakultas Sastra UI, tetapi di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 1969 nama direktorat ini diubah lagi menjadi Lembaga Bahasa Nasional, dan pada kurun waktu enam tahun Lembaga Bahasa Nasional diganti menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1975), kemudian pada 1999 terjadi lagi pergantian nama menjadi Pusat Bahasa.

Sampai tahun 2005, Pusat Bahasa telah mendirikan 23 Balai dan Kantor Bahasa yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, termasuk di dalamnya Balai Bahasa Jambi. Balai Bahasa Jambi didirikan pada tahun 2003 sesuai SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 157/O/2003 tanggal 17 Oktober 2003. Balai Bahasa Jambi diresmikan pada 31 Maret 2004 oleh Kepala Pusat Bahasa Dr. Dendy Sugono.

Pada tahun 2009 Pemerintah dan DPR RI periode 2004 – 2009 mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Serta Lagu Kebangsaan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Pusat Bahasa berganti nama menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dibawah Kementerian Pendidikan Nasional. Pusat Bahasa yang dulu secara organisasi berada di tingkat Eselon II kini setelah menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi unit utama (Eselon I) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lokasi Balai Bahasa Jambi terletak di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 101, Telanaipura, Jambi. Bangunan Balai Bahasa Jambi terdiri atas dua gedung, masing-masing dua lantai yang mencakup gedung pertunjukan, perpustakaan, dan laboratorium bahasa.

Dari 2004 s.d. 2015 Balai Bahasa Jambi di Kepalai oleh Drs. Yon Adlis, M.Pd.. Beliau merupakan dosen Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Jambi. Awal tahun 2016 Balai Bahasa Jambi mengalami pergantian pimpinan. Drs. Yon Adlis, M.Pd. yang selama ini menjadi kepala Balai Bahasa Jambi ditarik kembali ke kampus, posisi beliau digantikan oleh Bapak Syaiful Bahri Lubis, S.S., M.A. yang sebelumnya beliau merupakan tenaga teknis Balai Bahasa Jambi.

Dalam usia yang relatif muda, Balai Bahasa Jambi yang dikepalai Bapak Syaiful Bahri Lubis ini telah berperan aktif dalam pengembangan Bahasa Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Jambi.