Jauh sebelum Indonesia merdeka, Bahasa Indonesia telah memainkan peran penting dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Hal ini terbukti dengan adanya penerbitan bacaan rakyat sekitar tahun 1920-an. Penerbitan cerita rakyat dan karya-karya sastra pada zaman ini memberi inspirasi tersendiri untuk pejuang kita.

Semangat nasionalisme pejuang pada saat itu bermuara kepada lahirnya pengakuan terhadap bahasa persatuan Bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Sikap politis itulah yang memberi arti penting kehidupan berbahasa di tanah air.

Lalu apa yang menjadi dasar berdirinya Pusat Bahasa dengan Balai dan Kantor Bahasa yang tersebar di 23 Provinsi (data tahun 2005), jawaban untuk ini tentu saja kekhawatiran pemerintah terhadap perkembangan Bahasa Indonesia. Keinginan mendirikan lembaga yang bertugas menangani masalah bahasa diawali dengan pembentukan Panitia Pekerja Bahasa Indonesia yang diketuai K.R.T Amin Singgih pada Juni 1947 di Jakarta. Panitia ini tidak bertahan lama di Jakarta, hal ini disebabkan oleh peristiwa politik aat itu, akibatnya panitia pekerja dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta.

Dalam kurun waktu lima tahun di Yogyakarta, panitia pekerja telah berhasil mendirikan lembaga yang dinamai dengan Balai Bahasa. Pada Agustus 1952, Balai Bahasa menjadi bagian Fakultas Sastra Universitas Indonesia untuk kemudian dinamai dengan Lembaga Bahasa dan Budaya. Lembaga Bahasa dan Budaya ini mempunyai tiga cabang, yaitu di Yogyakarta, Singaraja, dan Makasar.

Pada 1966 kembali terjadi perubahan nama Lembaga Bahasa dan Budaya menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan. Kedudukan tidak lagi di bawah Fakultas Sastra UI, tetapi di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 1969 nama direktorat ini diubah lagi menjadi Lembaga Bahasa Nasional, dan pada kurun waktu enam tahun Lembaga Bahasa Nasional diganti menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1975), kemudian pada 1999 terjadi lagi pergantian nama menjadi Pusat Bahasa.

Sampai tahun 2005, Pusat Bahasa telah mendirikan 23 Balai dan Kantor Bahasa yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, termasuk di dalamnya Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Kantor Bahasa  Provinsi Jambi didirikan pada tahun 2003 sesuai SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 157/O/2003 tanggal 17 Oktober 2003. Kantor Bahasa  Provinsi Jambi diresmikan pada 31 Maret 2004 oleh Kepala Pusat Bahasa Dr. Dendy Sugono.

Pada tahun 2009 Pemerintah dan DPR RI periode 2004 – 2009 mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Serta Lagu Kebangsaan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Pusat Bahasa berganti nama menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Pusat Bahasa yang dulu secara organisasi berada di tingkat Eselon II kini setelah menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi unit utama (Eselon I) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lokasi Kantor Bahasa  Provinsi Jambi terletak di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 101, Telanaipura, Jambi. Bangunan Kantor Bahasa  Provinsi Jambi terdiri atas dua gedung, masing-masing dua lantai yang mencakup gedung pertunjukan, perpustakaan, dan laboratorium UKBI.

Dari 2004 s.d. 2015 Kantor Bahasa  Provinsi Jambi di Kepalai oleh Drs. Yon Adlis, M.Pd.. Beliau merupakan dosen Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Jambi. Awal tahun 2016 Kantor Bahasa  Provinsi Jambi mengalami pergantian pimpinan. Drs. Yon Adlis, M.Pd. yang selama ini menjadi kepala Kantor Bahasa  Provinsi Jambi ditarik kembali ke kampus, posisi beliau digantikan oleh Bapak Syaiful Bahri Lubis, S.S., M.A. yang sebelumnya beliau merupakan tenaga teknis Kantor Bahasa  Provinsi Jambi. Pada tahun 2020 akhir, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi digantikan oleh Bapak Dr. Sukardi Gau, M.Hum.

Pada 9 Mei 2023, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, melantik Dr. Adi Budiwiyanto, M.Hum. sebagai Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Sebelum dilantik menjadi kepala kantor bahasa, beliau adalah Koordinator Kelompok Kepakaran Layanan Profesional (KKLP) Perkamusan dan Peristilahan di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Di bawah pimpinan beliau, Kantor Bahasa Provinsi Jambi hingga saat ini terus berperan aktif dalam pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra serta pembinaan penutur bahasa Indonesia dan daerah di Provinsi Jambi.